Sragen – Dalam rangka memastikan pelaksanaan program bantuan sosial berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Sosial Kabupaten Sragen melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bantuan Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 21 Juli 2026. Kegiatan monitoring dilaksanakan di kediaman penerima manfaat atas nama Ngatmi, yang beralamat di Ngemplak RT 27, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Program PRSE untuk memastikan bahwa bantuan yang telah disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. Selain sebagai bentuk pengawasan, kegiatan ini juga menjadi upaya Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat penerima.

Pada kesempatan tersebut, tim monitoring melakukan pengecekan secara langsung terhadap pemanfaatan bantuan yang telah diterima oleh penerima manfaat. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan barang-barang yang telah dibeli dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan disetujui sebelumnya. Tim juga melakukan dialog dengan penerima manfaat untuk memperoleh informasi mengenai proses pemanfaatan bantuan serta manfaat yang telah dirasakan setelah bantuan diterima.

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, bantuan sosial Program PRSE Tahun 2026 telah dibelanjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Seluruh barang yang diperiksa dinilai sesuai dengan perencanaan sehingga bantuan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk mendukung kebutuhan penerima manfaat dalam meningkatkan kondisi sosial ekonominya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Dinas Sosial Kabupaten Sragen berharap pelaksanaan Program PRSE dapat terus berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program bantuan sosial sekaligus memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.